SUARARAKYAT.TOP | Dari Rakyat - Oleh Rakyat - Untuk Rakyat Naskah Perjanjian Hibah Daerah Diteken Bupati, KPU Tak Sepakat
-->

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Diteken Bupati, KPU Tak Sepakat

SUARA RAKYAT
Rabu, 16 Oktober 2019
 Naskah Perjanjian Hibah Daerah Diteken Bupati, KPU Tak Sepakat


LUWUPOS.COM ■ Kabar soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) di Pangkep kian ramai dibincangkan publik. Pasalnya, NHPD dituding telah diteken sepihak oleh Bupati Pangkep.

Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid telah meneken NPHD itu dengan angka yang ditetapkan Pemda.

Kepada awak media Plh Sekda Pangkep, Jumliati mengungkapkan bahwa Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid memang telah meneken NPHD itu dengan angka Rp20 miliar untuk KPU dan Bawaslu Rp6 miliar.

“Sudah diteken oleh Bupati mengenai dana hibah pilkada, namun dari KPU dan Bawaslu belum meneken hingga saat ini,” katanya, Selasa (15/10/2019).

Jumliati menjelaskan, angka yang dipatok Pemda itu tidak sejalan dengan usulan KPU sebesar Rp34 miliar dan Bawaslu Rp13 miliar.

Namun, pemda tetap kukuh pada angka Rp 20 miliar dan Rp6 miliar, dengan alasan anggaran yang diusulkan kedua penyelenggara terlalu tinggi.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri sempat memediasi pemkab, KPU, dan Bawaslu Pangkep.

Selain Pangkep, dua kabupaten lainnya yang belum menetapkan anggaran juga dimediasi, yakni Maros dan Kepulauan Selayar. Semua daerah diberi waktu hingga 14 Oktober untuk menandatangani NPHD.

Menurut Jumliati, perlu efisiensi atas anggaran pilkada yang diusulkan KPU karena pemkab sulit memenuhinya.

Dia beralasan Pemkab Pangkep juga harus mengalokasikan anggaran daerah untuk sektor lainnya.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Pangkep Burhan, mengatakan, anggaran Rp20 miliar yang disediakan pemkab tidak akan cukup, sehingga KPU tidak akan bisa bekerja dengan dana sebesar itu.

"Kalau tidak ada anggaran sesuai kebutuhan kami, tentu kami tidak akan melakukan pilkada, Rp20 miliar itu tidak cukup," kata Burhan kepada awak media, beberapa waktu lalu. (**)