SUARARAKYAT.TOP | Dari Rakyat - Oleh Rakyat - Untuk Rakyat Serap Aspirasi Masyarakat, Ketua Tim Reses : Kades Yang Tidak Hadir Agar Diberi Teguran Keras
-->

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Serap Aspirasi Masyarakat, Ketua Tim Reses : Kades Yang Tidak Hadir Agar Diberi Teguran Keras

SUARA RAKYAT
Kamis, 24 Oktober 2019
 Serap Aspirasi Masyarakat, Ketua Tim Reses : Kades Yang Tidak Hadir Agar Diberi Teguran Keras

JBN.CO.ID ■ Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara dari Dapil III Malangke melakukan Reses, di Aula Kantor Camat Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulsel, Kamis (24/10/2019).

Reses tersebut dibuka langsung oleh Camat Malangke dan dihadir Anggota DPRD Luwu Utara H.Rusli, Andi Sukma, Muhammad Ibrahim, Muhammad Said, dan Muchlis, Kapolsek Malangke Akp Daud Sisang, Danramil Malangke yang diwakili Pelda Babinsa Turusi, Para Kades dan BPD se kcamatan Malangke, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat.

Ketua tim Reses anggota DPRD Luwu Utara, H.Rusli mengatakan dalam sambutannya bahwa kades yang tidak hadir Reses DPRD harus dikasi teguran dan disampaikan ke Bupati.

"Reses adalah perintah undang undang, suka tidak suka kades harus hadir dalam Reses untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," ucapnya dengan nada kesal.

Ia juga mengatakan bahwa kalau pada saat pencairan Dana Desa biar pun sakit pasti akan dia usahakan untuk pergi pencairan.

"Jangan pada saat Reses DPRD kades banyak yang tidak hadir dan banyak alasan sakit," pungkasnya.

"Saya berharap kepada kades agar berhati-hati dalam menggunakan Dana Desa dan layanilah masyarakat dengan baik walaupun bukan pendukungnya," harapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Luwu Utara Muhammad Ibrahim meyampaikan bahwa dalam Reses sering ada usulan tidak terkaper karena anggaran didaerah sangat terbatas.

"Contoh tahun depan kita tidak bisa berharap banyak pembangunan Infrastruktur karena kita akan menghadapi pilkada dan pilkades, itu akan membutuhkan anggaran yang sangat banyak karena tidak ada lagi calon kades yang akan membayar, semua ditanggung dari Dana APBD," jelasnya.

■ Deddi Budiman